SAROLANGUN-Bupati Sarolangun H Hurmin melakukan audiensi dengan Kementrian Sosial Republik Indonesia, Rabu (16/04) di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) RI di Jakarta Pusat.
Audiensi yang diikuti dinas terkait tersebut dalam rangka membahas usulan program pembangunan Sekolah Rakyat berbasis boarding school yang merupakan program Pemerintah Pusat melalui Kementrian Sosial RI.
Ikut mendampingi Bupati Sarolangun Hurmin, Kadis Sosial Kabupaten Sarolangun Helmi, SH, MH, Kadis PUPR Sarolangun Arif Hamdani, ST, Kepala BPKAD Sarolangun H Kasiyadi, S.IP, ME, Kabag Prokopim Setda Sarolangun Deni Subhan, Bappeda dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun.
Kegiatan audiensi tersebut juga bersamaan dengan para kepala daerah seluruh Indonesia yang mengusulkan program pembangunan Sekolah Rakyat ke Kementrian Sosial RI, salah satunya Bupati Batang Hari M Fadhiel Arief yang turut hadir bersama berdampingan dengan Bupati Sarolangun, H Hurmin.
Bupati Sarolangun Hurmin mengucapkan terima kasih kepada kementrian sosial yang telah menyambut baik usulan pembangunan sekolah rakyat dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun, yang nantinya agar dapat terealisasi.
” Hari ini saya bersama beberapa dinas terkait hadir dalam audiensi dengan Kementrian sosial, membahas usulan kita untuk program sekolah rakyat yang dikelola nantinya melalui manajemen boarding school,”kata Hurmin usai audiensi tersebut.
Hurmin menjelaskan program sekolah rakyat ini nantinya Pemerintah Kabupaten Sarolangun akan menyediakan lokasi gedung sekolah, yang direncanakan berada di tanah Pemda yang ada di belakang kampus UNJA Sarolangun seluas 6 hektar.
” Gedung sekolah rakyat akan dibangun ruang belajar, musholla, fasilitas umum, ruang dapur dan ruang pertemuan, ruang olahraga dan lengkap secara eksklusif. Peserta didik adalah orang miskin ekstrem, anak terputus sekolah karena tidak mampu, anak orang terlantar, yang jelas akan diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu,” katanya.
Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun Helmi menjelaskan bahwa rencana pembangunan sekolah rakyat ini masih dalam proses verifikasi oleh Kementrian Sosial RI, setelah pengajuan proposal dari seluruh Kabupaten/Kota Se-Indonesia.
” Sekarang masih proses Pengajuan profosal, jadi akan dibangun disitu tergantung verifikasi kementrian sosial. Untuk setiap tahunnya Kemensos akan membangun 100-200 sekolah rakyat kabupaten/kota se-Indonesia,” katanya.
” Sarolangun masuk verifikasi apakah nanti lolos atau tidak itu tergantung penilaian Kemensos, hari ini kita bersama bapak Bupati diskusi terkait rencana pembangunan itu setelah nantinya dibangun,” kata dia menambahkan.
Helmi menambahkan bahwa sekolah rakyat ini diperuntukkan bagi anak-anak miskin ekstrem yang terdata di DTKS. Sekolah rakyat ini berupa boarding school, anak-anak ini akan mendapatkan pelayanan 24 jam terkait sistem pendidikan. Untuk tenaga pendidiknya itu diberdayakan dari ASN maupun PPPK guru yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
“OPD terkait masing-masing mempunyai peran untuk pelaksanaan pembangunannya kalau Bappeda terkait perencanaan, PUPR terkait fisik, BPKAD terkait aset, diknas terkait sistem pendidikannya. Besok pagi akan ditindaklanjuti penyampaian desk atas profosla itu besok di kalibata,”katanya.(pj1)
