SAROLANGUN– Helatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2026, di Ruang Aula Bappeda Kabupaten Sarolangun Rabu (5/3) berlangsung sukses.
Tak hanya dihadiri Bupati Sarolangun H Hurmin yang didapuk membuka kegiatan tersebut, tapi juga dihadiri wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika, SE. Tampak hadir juga PJ Sekda Sarolangun Ir Dedy Hendry, M.Si, fasilitator Drs H Fahrul Rozi, M.Si, Plt Kepala Bappeda Sarolangun Hj Maria Susanti, SE, Para Asisten dan Staf Ahli Bupati Sarolangun, Para kepala OPD di lingkungan Pemkab Sarolangun.
‘’Kegiatan ini mempedomani sebagaimana amanat Undang-undang dan Permendagri untuk memastikan pemerintah dalam melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk memperoleh masukan dan saran terhadap rencana pembangunan daerah. Forum konsultasi publik publik ini merupakan forum resmi bagi Pemerintah Daerah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat serta upaya untuk menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan keuangan daerah,”kata Hurmin saat menyampaikan arahannya.
Hurmin menegaskan, masukan dari masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi penyusunan RKPD Kabupaten Sarolangun tahun 2026 mendatang.
Sebagai Bupati Sarolangun, lanjut Hurmin, bersama Gerry Trisatwika sebagai Wakil Bupati Sarolangun menyampaikan komitmen bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun akan melaksanakan pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
” Pesan penting kami, bagi seluruh perangkat Daerah untuk menjadi perhatian bersama agar mulai saat ini disiapkan pola kerja yang efektif dan efisien dengan menyusun rencana kerja dan rencana belanja sesuai visi dan misi,’’katanya sembari menyebutkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun periode jabatan 2025-2030 yaitu Sarolangun MAJU, yakni Muda, Agamis, Jujur dan Unggul.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Sarolangun Hurmin menandatangani kesepakatan bersama dalam forum konsultasi publik bersama stake holder terkait dari unsur Perangkat Daerah, Kecamatan, Ormas, dan LSM serta tokoh masyarakat yang diakhiri dengan paparan dan dialog publik.(pj1)
